• 15 Desember 2019

Von der Leyen Mendapat Persetujuan Untuk Menggantikan Jean Claude Juncker

Von der Leyen Mendapat Persetujuan Untuk Menggantikan Jean Claude Juncker

Anggota parlemen Uni Eropa dari Partai Konservatif Jerman, Ursula von der Leyen bersumpah bahwa pihaknya akan melawan segala ancaman perubahan iklim global, sekaligus memperluas dukungan bagi pertumbuhan ekonomi, saat mendapat persetujuan untuk memimpin parlemen Uni Eropa mulai awal Desember mendatang.

Sesaat sebelum pemungutan suara, von der Leyen berpidato di depan majelis seraya menyampaikan bahwa saat ini Uni Eropa tidak perlu membuang-buang waktu lagi untuk memerangi terjadinya perubahan iklim, sembari mengatakan bahwa hal tersebut tentunya membutuhkan investasi secara besar-besaran.

Namun dirinya mengatakan bahwa inisiatif perubahan yang bersifat “go green” ini harus inklusif, yang menjadi isyarat bagi negara-negara anggota seperti Polandia yang masih mengandalkan sektor pertambangan batubara untuk menciptakan lapangan kerja, kebutuhan energi dan pertumbuhan ekonominya.

Dia mengatakan setiap kesepakatan perdagangan UE yang baru, akan mencakup klausul yang melindungi lingkungan, dan untuk itu bank investasi di Eropa akan menjadi bank transisi iklim Uni Eropa. Von der Leyen akan menjadi wanita pertama yang memegang jabatan tertinggi Uni Eropa, presiden Komisi Eropa.

Mantan menteri pertahanan Jerman, yang menggantikan Jean-Claude Juncker, akan menghadapi tantangan penuh termasuk reformasi ekonomi dan migrasi serta perubahan iklim.

Sementara itu komisi Eropa telah mengusulkan UU untuk Uni Eropa tentang segala hal, mulai dari anggaran hingga energi, menegosiasikan kesepakatan perdagangan di seluruh dunia dengan mengacu pada keadilan bagi 500 juta warga Uni Eropa sekaligus bertindak sebagai pengawas kompetisi di kawasan tersebut, dan memberikan persetujuan merger perusahaan serta menetapkan aturan untuk raksasa teknologi global seperti facebook dan Google.

Dalam pidatonya beliau menyerukan fleksibiltas agar mendapat izin di bawah aturan Uni Eropa untuk membantu ekonomi tumbuh dan juga berjanji untuk menjaga tekanan terhadap penegakan standar demokrasi.

Komisi Eropa mungkin akan menghadapi tantangan hukum di tahun depan terkait Brexit, menyusul Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berencana untuk pada akhirnya membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari mendatang, jika Partai Konservatif mampu memenangkan mayoritas kursi di parlemen dalam pemilihan di 12 Desember mendatang.

Hal ini dikarenakan saat ini Inggris masih tetap menjadi anggota UE pasca sejumlah penundaan kepergiannya dari kawasan tersebut, yang secara hukum diharuskan memiliki seorang komisaris di Brussels.(