Pemerintah Inggris Mengumumkan Kebijakan Tarif Baru Pasca Brexit

Pada hari ini pemerintah Inggris telah mengumumkan kebijakan tarif baru yang akan diterapkan pasca Brexit, guna menggantikan tarif eksternal Uni Eropa, namun tetap mempertahankan tarif terhadap produk mobil sebesar 10% sekaligus memangka tarif terhadap impor rantai pasokan senilai puluhan milliar Dollar.

Setelah puluhan tahun melakukan outsourcing kebijakan perdagangannya ke UE, Inggris mencari perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara di seluruh dunia dan bertujuan untuk memiliki kesepakatan yang mencakup 80% dari perdagangan Inggris pada tahun 2022 mendatang.

Kebijakan tarif yang baru akan berlaku pada Januari 2021 mendatang, telah menandai keluarnya Inggris dari apa yang disebut oleh pejabat Inggris sebagai sistem Uni Eropa yang rumit, sehingga menetapkan kedudukan Inggris saat menegosiasikan kesepakatan dagang dengan AS serta blok Uni Eropa yang berbasis di Brussel, Belgia.

Dengan demikian hal ini berarti bahwa jika Inggris dan Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan perdagangan bebas di akhir tahun ini, maka harga sejumlah produk makanan, mobil dan beberapa input bahan kimia yang diimpor dari Uni Eropa akan mengalami peningkatan yang tajam.

Kebijakan yang dikenal sebagai UK Global Tariff, disebut oleh pemerintah Inggris akan lebih sederhana dan lebih murah dari EU’s Common External Tariff yang diberlakukan sebelumnya dan kebijakan ini akan berlaku untuk negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dan menghapus semua tarif di bawah 2%.

Sekretaris Perdagangan Internasional Liz Truss, mengatakan bahwa kebijakan tarif global yang baru dari pemerintah Inggris akan menguntungkan konsumen dan sektor rumah tangga Inggris, seiring dipangkasnya birokrasi serta mengurangi biaya bagi ribuan produk harian.

Lebih lanjut pemerintah Inggris menyebutkan bahwa kebijakan tarif akan dihilangkan terhadap berbagai produk, hingga 60% perdagangan yang masuk ke dalam kebijakan bebas tarif Inggris, dengan ketentuan dari WTO atau melalui akses preferensi yang ada.

Namun demikian Inggris akan mempertahankan tarif untuk produk-produk yang bersaing dengan industri seperti pertanian, otomotif dan perikanan, dan menghapus pungutan impor senilai 30 miliar Poundsterling ($37 miliar) yang masuk ke rantai pasokan Inggris.

Selanjunya Thomas Sampson selaku Associate Professor di London School of Economics, mengemukakan bahwa menjaga kebijakan perlindungan pertanian merupakan langkah yang masuk sebagai langkah tawar menawar dalam negosiasi perdagangan antara UE dan AS, namun hal ini berarti bahwa akan terjadi kenaikan biaya besar untuk impor pertanian jika tidak ada Free Trade Agreement antara Inggris dengan Uni Eropa.

Inggris juga akan menghapus tarif pada produk yang mendukung efisiensi energi dan akan memperkenalkan tarif nol sementara untuk barang yang digunakan untuk melawan COVID-19 seperti peralatan pelindung pribadi.(