• 27 Februari 2020

Pemerintah Inggris Ingin Mempunyai Akses Permanen Ke Pasar Eropa

Pemerintah Inggris menginginkan London sebagai pusat keuangannya, tetap memiliki akses permanen ke pasar tunggal Eropa saat periode transisi Brexit berakhir di akhir tahun ini.

Inggris berhenti menjadi anggota penuh Uni Eropa pada 31 Januari, tetapi belum menetapkan pengaturan perdagangan di masa depan dengan 27 negara Uni Eropa lainnya.

Sebuah makalah negosiasi antara kedua belah pihak, menunjukkan bahwa pemerintah Inggris tengah mencari cara untuk mendapatkan keputusan kesetaraan permanen yang komprehensif untuk industri keuangannya.

Hal ini berarti bahwa pihak Uni Eropa akan memberikan akses pasar dalam aktifitas tertentu, dengan catatan pemerintah Inggris mengikuti aturan dan peraturan yang sama dengan pihak Brussels.

Industri jasa keuangan Inggris berkontribusi hingga sekitar 7% dari total output Inggris di tahun 2018.

Perusahaan-perusahaan jasa keuangan saat ini diizinkan untuk beroperasi secara bebas di seluruh negara Uni Eropa, yang memungkinkan perusahaan AS yang bermarkas di AS untuk menjual produk keuangannya ke perusahaan yang berbasis di Uni Eropa.

Namun Uni Eropa telah mengisyaratkan bahwa jika hal ini akan dilanjutkan, yang mana ini akan sangat bergantung pada apakah pihak AS memilih untuk mengikuti standar Eropa.

Saat berbicara pada bulan Desember lalu, Kepala Jasa Keuangan Uni Eropa, Valdis Dombrovskis mengatakan bahwa pihak Brussels siap untuk memutuskan akses ke pasar tunggal Eropa jika pihak Inggris memutuskan untuk menyimpang dari peraturan Eropa.

Sementara itu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengatakan bahwa dirinya berkeinginan agar Inggris menyimpang dari peraturan utama Uni Eropa.

Namun saat dihubungi oleh pihak CNBC, pemerintah Inggris tidak segera bersedia untuk memberikan komentarnya mengenai hal ini.(