Parlemen : Boris Johnson Terikat Aturan Jika Proposal Brexit Ditolak UE

Parlemen : Boris Johnson Terikat Aturan Jika Proposal Brexit Ditolak UE

Salah seorang anggota parlemen Inggris mengatakan bahwa batas waktu bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa bisa diperpanjang, mengingat tanggapan pihak Brussels terhadap proposal Brexit terakhir yang diajukan oleh Perdana menteri Boris Johnson.

Negara Kerajaan tersebut saat ini hanya memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk meninggalkan blok Uni Eropa, setelah batas waktu sebelumnya di 29 Maret diundur setelah proposal Withdrawal Agreement dari perdana menteri saat itu, Theresa May mendapatkan penolakan hingga sebanyak 3 kali dari para anggota parlemen.

Dalam hal ini Jitesh Gadhia selaku anggota House of Lords di parlemen Inggris, mengatakan jika pihak Uni Eropa tidak menyetujui proposal yang diajukan oleh Boris Johnson, maka Inggris harus sekali lagi menunda kepergiannya dari Uni Eropa guna menghindari terjadinya Brexit No-Deal apapun.

Dalam kesempatan wawancara dengan CNBC di sela perhelatan World Economic Forum di New Delhi India, Gadhia lebih lanjut mengemukakan bahwa jika memikirkannya dari perspektif dan menilai dari sudut pandang pihak Uni Eropa, maka apakah harus mengunci kesepakatan dengan Boris Johnson saat ini atau apakah harus mempertaruhkan kesepakatan tersebut dengan perpanjangan waktu serta proses pemilihan opsi yang memberikan harapan memiliki hubungan bilateral yang lebih menguntungkan bagi keduanya.

Gadhi juga menyampaikan bahwasanya meskipun saat ini belum ada tanda-tanda positif yang mengindikasikan Uni Eropa menyetujui kesepakatan dari Johnson, namun kawasan tersebut nampaknya masih terbuka untuk dilakukannya negosiasi lebih lanjut.

Mayoritas anggota parlemen Inggris menginginkan terjadinya kesepakatan brexit dengan Brussels dan sekaligus berupaya mencegah Johnson untuk membawa Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun di akhir bulan ini.

Jika tidak ada kesepakatan pada 19 Oktober, batas waktu Uni Eropa menyetujui proposal yang diajukan, maka secara aturan hukum Boris Johnson harus meminta pengunduran waktu pelaksanaan Brexit.

Selain itu James Smith selaku ekonom development markets di ING Bank Belanda, mengatakan bahwa perpanjangan yang dibutuhkan Inggris, termasuk untuk melakukan pemulihan umum, guna menentukan siapa yang pantas untuk memimpin Inggris sebagai perdana menteri pasca keluar dari keanggotaan Uni Eropa, yang mencakup sejauh mana kebijakan ekonomi yang akan diterapkan setelah keluar dari pasar tunggal Eropa di masa mendatang.(WD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Berita Terkini