Krisis Brexit Masih Belum Usai, Seiring Proposal Referendum Lain Di Parlemen

Krisis Brexit Masih Belum Usai, Seiring Proposal Referendum Lain Di Parlemen

Pasca adanya paksaan dari lawan-lawan politiknya untuk mengirim surat untuk meminta penundaan dari pihak Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan mencoba kembali untuk menempatkan permasalahan Brexit pada proses pemungutan suara di parlemen pada hari ini.

Dengan hanya menyisakan 10 hari sampai Inggris meninggalkan Uni Eropa di 31 Oktober, proses Brexit sepertinya akan kembali dikacaukan oleh adanya perdebatan dari kelas politik di Inggris, mengenai apakah akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan ataukah harus mengadakan referendum lainnya.

Johnson dikelilingi oleh para penentangnya di parlemen yang menuntut perubahan urutan pengesahan perjanjian tersebut, yang membuat perdana menteri terkena undang-undang yang menuntut Johnson untuk meminta penundaan hingga 31 januari 2020 mendatang.

Dalam twist yang menggambarkan sejauh mana Brexit telah menegangkan norma-norma kenegaraan Inggris, Johnson mengirim catatan itu ke Uni Eropa tanpa tanda tangan, sembari menambahkan surat bertanda tangan lain yang berisikan bantahan tentang apa yang dirinya katakan sebagai penundaan yang bersifat sangat korosif.

Pada hari Minggu kemarin, pemerintah Inggris bersikeras bahwa mereka akan meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober, dan berencana untuk membuat kesepakatan untuk melakukan pemungutan suara di parlemen pada hari ini, meskipun belum jelas apakah pembicara di House of Commons akan mengizinkan dilakukannya pemungutan suara tersebut.

Pembicara John Bercow diperkirakan tidak akan mengizinkannya dengan alasan bahwa hal ini akan menimbulkan perdebatan seperti yang terjadi di hari Sabtu kemarin, namun dirinya belum memberikan keputusan secara formal.

Lembaga keuangan Goldman Sachs meningkatkan perkiraan mengenai kemungkinan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan yang diratifikasi menjadi 70% dari 65% sebelumnya, sekaligus memangkas pandangan mereka mengenai kemungkinan Brexit tanpa ada kesepakatan menjadi 5% dari sebelumnya sekitar 10% serta perkiraan gagalnya Brexit sama sekali yang tidak berubah di kisaran 25%.

Sementara itu pihak Uni Eropa yang telah bergulat dengan krisis Brexit yang berliku sejak adanya referendum di tahun 2016 lalu, merasa sangat bingung terhadap sinyak yang saling bertentangan dari pihak pemerintahan di Inggris.

Salah seorang diplomat senior di Uni Eropa mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mencari kejelasan lebih lanjut, sembari berharap bahwa pada saatnya mereka akan melihat adanya perkembangan di London. Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa tidak mungkin 27 negara anggota Uni Eropa yang tersisa akan menolak permintaan Inggris untuk menunda sekali lagi proses kepergianya, mengingat dampaknya terhadap semua pihak sangatlah buruk jika terjadi Brexit tanpa kesepakatan.

Sedangkan di London, para jajaran menteri dari kabinet Boris Johnson mengatakan bahwa mereka yakin bahwa mereka telah mempunyai perhitungan untuk mendorong kesepakatan melalui parlemen di mana terdapat para penentang yang berniat untuk menggagalkan kesepakatan yang selama ini mereka coba untuk memberikan keyakinan kepada Uni Eropa bahwa pihaknya dapat meratifikasinya.

Saat ini Partai Buruh sebagai oposisi pemerintah Inggris, sedang merencanakan perubahan terhadap kesepakatan yang akan membuatnya tidak dapat diterima oleh partai pendukung Johnson sendiri, termasuk sebuah proposal untuk kembali mengadakan referendum lainnya.

Sedangkan mantan sekutu Johnson, Partai Serikat Buruh Demokratik Irlandia Utara (DUP), telah mengindikasikan bahwa pihaknya dapat memberikan dukungan kepada proposal untuk serikat pabean dengan Uni Eropa, yang mana jika langkah ini disahkan maka akan merusak kesepakatan yang telah didapat oleh Johnson dari Uni Eropa.

Jika kesepakatan yang telah dicapai rusak dalam beberapa hari sebelum batas waktu Brexit yang direncanakan, maka hal ini akan membuat Johnson harus menghadapi pilihan Brexit tanpa kesepakatan atau menerima penundaan kembali.(WD)

Deni Bahtera

Read Previous

IMF : Perlambatan Pertumbuhan Cina Akan Berlanjut Di 2020

Read Next

PM Inggris Inginkan Pemungutan Suara Lagi Atas Kesepakatan Milikinya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *