Bank of Japan Berupaya Mengkoordinasikan Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Bank of Japan Berupaya Mengkoordinasikan Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Saat Mario Draghi mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Bank Sentral Eropa pada pekan lalu, beliau tetap menyerukan agar kebijakan pemerintah harus diselaraskan dengan yang ada di lembaganya.

Sejak 2013 silam Jepang juga telah mencoba untuk mengkoordinasikan moneter fiskal seperti hal tersebut, dengan pernyataan bersama antara Bank of Japan dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe yang berjanji untuk bekerja untuk mencapai target inflasi 2% serta laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dibawah kebijakan Abenomics sasaran harga seharusnya dicapai hanya dalam waktu dua tahun, namun enam tahun kemudian laju inflasi terjebak di bawah 1%. Kebijakan Abenomics telah berlangsung selama dua dekade fase deflasi sejak terjadinya bubbling ekonomi pada dekade 90-an.

Seperti yang dilakukan oleh ECB, bank sentral Jepang juga menggunakan pemangkasan suku bunga dan pelonggaran kuantitatif untuk memompa uang dalam perekonomian, yang merupakan sebuah strategi yang akan membantu pemerintah untuk membiayai anggaran ekspansi.

Yoshinori Shigemi selaku ahli strategi pasar global untuk JPMorgan Asset Management Japan Ltd yang berbasis di Tokyo, menganggap bahwa program ini telah mendorong sebagian besar pertumbuhan ekonomi dengan cara melemahkan nilai tukar mata uang Yen sehingga membuat ekspor lebih menguntungkan di saat ekonomi global berkembang.

Shigemi juga mengatakan bahwa efek fiskal telah terjadi saat awal kebijakan Abenomics. Bank of Japan telah menyoroti upaya mereka di pekan lalu saat mereka mengubah sikap kebijakannya untuk mengatakan suku bunga kemungkinan perlu untuk diturunkan lagi.

Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh ECB, di saat Draghi memangkas suku bunga di bawah nol di tahun 2014 lalu dan segera memulai program Quantitative Easing untuk mencegah kenaikan spiral yang merusak harga dan upah.

Pembelian aset ditutup pada akhir 2018 tetapi pada bulan September, karena ketegangan perdagangan global mengekspos kelemahan ekonomi zona euro dan harga konsumen melemah, sehingga ECB kembali menurunkan suku bunga mereka dan memulai kembali pembelian obligasinya.

Sementara itu ekonom utama di IHS Markit yang berbasis di Tokyo, Harumi Taguchi mengatakan pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa koordinasi fiskal dan moneter tidak berfungsi untuk saat ini. Jepang memperkirakan defisit anggaran sebesar 2.7% di tahun fiskal ini dan nampaknya enggan untuk berbuat lebih banyak karena total beban hutang publik, yang merupakan defisit terbesar diantara negara-negara maju dengan lebih dari 200% besaran Gross Domestic Product.

Pemerintah Jepang telah bergerak untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan kebijakan seperti kenaikan pajak penjualan di tahun 2014, telah mengurangi konsumsi.

Taguchi juga mengatakan bahwa jika mengingat struktur pajak saat ini, kecuali jika ada krisis lain dengan skala yang sama dengan saat 2008, maka sulit bagi Jepang untuk membelanjakan secara signifikan dengan meningkatkan defisit anggarannya.

Pemerintahan Shinzo Abe kemungkinan juga tidak cukup berani dengan kebijakan reformasi struktural guna meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi Jepang. Negara-negara lain dinilai lebih sukses dibandingkan Jepang dalam koordinasi.

Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia yang memberikan dukungan fiskal yang memungkinkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga empat kali dalam setahun terakhir dan Gubernur bank sentral Norwegia Oystein Olsen mengatakan bahwa interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter kemungkinan akan memungkinkan tingkat negatif dapat dihindari.(

Ardian Karen

Read Previous

Produksi Industri Jerman Turun Melebihi Perkiraan

Read Next

Cina dan AS Telah Setuju Membatalkan Beberapa Tarif Impor Agar Mencapai Kesepakatan “Fase Pertama”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *